APBD Kota Arang Defisit

APBD Kota Arang Defisit

MESKI terjadi peningkatan sebesar Rp4 miliar, rencana APBD Kota Sawahlunto yang tertuang dalam draf Kebijakan Umum Anggaran tahun 2007 dengan jumlah Rp218 miliar, diperkirakan akan mengalami defisit Rp1 miliar lebih, dari pendapatan yang diperkirakan Rp216 miliar lebih. Peningkatan RAPBD terjadi diakibatkan bertambahnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat senilai Rp12 miliar.
Sedangkan pada sektor Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan sebesar Rp415 juta. Penurunan pendapatan menonjol terjadi pada pendapatan lain-lain yang sah. Dari Rp5,026 miliar di tahun 2006, pada tahun 2007 diperkirakan hanya Rp3,263 miliar atau terjadi penurunan Rp1,8 miliar.
"DAU Kota Sawahlunto untuk tahun 2007 meningkat menjadi Rp160 miliar, dari sebelumnya Rp147,9 miliar tahun 2006. Sedangkan pada pendapatan lain-lain yang sah terjadi menurun Rp1,8 miliar," terang anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Arang Sawahlunto, Alfi Sukri kepada "Haluan", di sela-sela kesibukkannya, Selasa (21/11).
Menurut Alfi, pemerintah harus meningkatkan dan memberdayakan perusahaan daerah dalam menggenjot pendapatan. Sehingga penambahan APBD tidak hanya mengharapkan dana alokasi dari pusat, tetapi dari hasil pendapatan asli. Secara umum, PAD Kota Sawahlunto mengalami penurunan dari Rp15,162 menjadi Rp14,747 miliar pada 2007 mendatang.
Sementara itu, lanjut anggota Komisi C Bidang Sarana dan Prasarana, di lain sisi pengajuan draf KUA mengalami keterlambatan penyampaian oleh Walikota selaku kepala daerah. Dimana dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 86 mengamanahkan penyampaian KUA oleh kepala daerah kepada dewan, paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RPABD tahun berikutnya.
"Penyampaian KUA mengalami keterlambatan beberapa bulan. Tapi, kita akan tetap berusaha untuk membahas dengan sesegera mungkin. Sehingga tidak terlambat ke tangan rakyat," ujar Putra asli Talawi itu.
Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Sawahlunto, Fauzi Hasan, mengatakan keterlambatan disebabkan penyusunan APBD yang harus dibarengi dengan indikator-indikator berbasis kinerja. Hal itu untuk mengatasi terjadinya proyek-proyek yang tidak tentu arah.
"Artinya segala program yang akan dilaksanakan harus memiliki indokator yang kuat serta dapat diukur," ujarnya.***